Relevansi PTN BH Pada Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

Pendidikan adalah sarana untuk memecahkan persoalan yang berkembang dalam masyarakat, bersifat responsif dan akomodatif terhadap masyarakat luas, memajukan taraf berpikir dan kebudayaan masyarakat, menghasilkan temuan temuan baru yang bermanfaat dan mengabdi untuk kepentingan masyarakat, juga bangsa dan negara. Berbagai usaha pemerintah telah dilakukan melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan untuk memajukan kualitas pendidikan, pola penyelenggaraan pendidikan tinggi menjadi salah satu peranan penting dalam mencapai tujuan pendidikan, sebagaimana yang diamanatkan pada pembukaan UUD 1945 

Menurut Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, terdapat tiga pola pengelolaan PTN, yaitu: 1) PTN dengan pola pengelolaan keuangan negara pada umunya (dikenal dengan PTN Satker), 2) PTN dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum (BLU), 3) PTN sebagai Badan Hukum (BH). Penetapan PTN BLU dilakukan dengan penetapan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan atas asal usul Menteri, sedangkan PTN BH dilakukan dengan Peraturan Pemerintah 

Konsep PTN BH (sebelumnya Badan Hukum Perguruan Tinggi) dirumuskan pertama kali melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 tahun 1999 yang kemudian dikukuhkan melalui UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Idealnya bentuk PTN BH merupakan jawaban atas pengelolaan PTN agar lebih adaptif dalam perkembangan jaman. Dalam operasionalnya PTN BH memperoleh fleksibilitas dalambidang akademik maupun non akademik yang diatur lebih rinci pada PP Statuta masing-masing PTN BH. Fleksibilitas tersebut diharapkan mampu untuk mendorong pengelolaan PTN menjadi lebih modern dan dapat bersaing. 

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh pemerintah dan berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom, baik dalam bidang akademik maupun non akademik. PTN BH, yang diberi otonomi penuh untuk mengelola sumber dayanya seiring intervensi pemerintah yang semakin minim. PTN yang memiliki status PTN BH diberikan keleluasaan untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi secara otonom untuk menghasilkan pendidikan tinggi yang bermutu. 

Perguruan Tinggi Negeri yang berstatus Badan Hukum sejatinya memiliki otonom yang lebih luas. Yang artinya PTN BH tersebut bisa mengurusi rumah tangganya secaralebih mandiri. Manfaat lainnya yaitu adanya keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang- undangan, dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan. Berubahnya status sebuah PTN menjadi PTN BH menuntut adanya perubahan yang meningkat dalam perguruan tinggi negeri tersebut secara reputasi maupun kualitasnya. 

Adanya peningkatan biaya kuliah di PTN BH membuat seolah PTN BH tidak lagi berpihak pada masyarakat golongan ekonomi bawah yang ingin menempuh pendidikan tinggi dan terkesan cenderung berpihak kepada golongan ekonomi menengah atas. Meski demikian, tujuan dari kenaikan biaya kuliah itu adalah untuk meningkatkan kualitas kampus. Konsekuensinya, akses pendidikan justru semakin sulit, biaya yang semakin mahal mengakibatkan rakyat akan semakin sulit untuk mengakses pendidikan di negeri sendiri. Berdasarkan data dari PDDikti Kemdikbud pada tahun 2018 dan 2019, dapat disimpulkan bahwasanya tidak sedikit orang yang tidak dapat mendapatkan haknya dalam berpendidikan yang utamanya diakibatkan tidak lain dan tidak bukan oleh biaya kuliahyang kian hari kain meningkat. 

Pengelolaan keuangan secara mandiri juga memiliki efek negatif, yaitu bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi. Ketidakberpihakan korporasi swasta yang pada akhirnya merugikan yang lainnya dan menguntungkan pihak pribadi. Jika tidak diperbaiki, PTN-BH mungkin akan kehilangan semangat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan akan terdorong untuk mencari serta mengelola dana secara mandiri untuk kelangsungan dan pengembangan kampus,sehingga PTN BH dapat menjadi sesuatu yang dikomersialisasikan dan tidak lagi pro rakyat. Perubahan status perguruan tinggi negeri menjadi PTN-BH telah menimbulkan dua perspektif. Dengan naiknya Uang Kuliah Tunggal (UKT) serta segala hal yang telah diatur sejak adanya PTN BH, apakah tujuan awal PTN-BH dalam meningkatkan kualitas kampus sudah tercapai?

Penulis: Muhammad Ahsani Taqwim B.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *