PENTINGKAH LEGITIMASI WADAH GERAK KOLEKTIF?

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa adalah salah satu cita-cita Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, namun pada kenyataan yang terjadi saat ini tujuan tersebut masih sangat jauh dari kata terwujud dengan berbagai macam problematika yang terjadi dimana masih tidak meratanya pendidikan dan juga sulitnya untuk mengakses pendidikan, seakan-akan pendidikan masih hanya untuk kalangan tertentu saja. Hal ini merupakan salah satu dampak negatif yang terjadi karena kurang baiknya sistem pendidikan yang ada. Pendidikan di Indonesia sejak reformasi 1998 dinilai condong ke arah liberal-kapitalistik. Sedangkan kebijakan pendidikan yang ada saat ini hanya sebagai kepura-puraan mewujudkan pendidikan yang populis atau merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mahasiswa sebagai kaum intelektual berperan menjembatani antara masyarakat dan pemerintah dalam menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat. Peran mahasiswa yang begitu krusial ini diharap mampu terlaksana dengan baik. Perkembangan zaman dengan berbai macam dinamika yang terjadi telah mengantarkan pada berbagai macam kesepakatan yang terjadi. Salah satu adalah dengan adanya UU No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi telah menjadi dasar bagai beberapa perguruan tinggi untuk menerapkan PTN-BH. Dalam menjalankan peran sebagai kaum intelektual mahasiswa mesti melakukan sebuah pergerakan progresif agar tercapainya cita-cita Indonesia sesuai UUD 1945.

Untuk terjadinya progresivitas diharapkan setiap orang dapat bekerja sama dalam skala yang besar. Menurut Yuval Noah Harari dalam bukunya yang berjudul Sapiens, mengatakan bahwa manusia mampu melakukan kerja sama secara besar dikarenakan adanya kepercayaan fiktif yang secara bersama dimiliki oleh manusia tersebut. Jika hal ini dibenturkan dalam pergerakan kemahasiswaan maka dipandang perlu untuk adanya hal fiktif yang menjadi pemersatu gerakan atau adanya wadah yang mampu menghimpun seluruh gerakan secara kolektif. Namun, berbagai macam wadah pergerakan yang hadir baik yang terlegitimasi secara resmi maupun yang tidak memiliki legitimasi. Legitimasi dalam suatu praktik kekuasaan politik adalah sangat penting. Sebab, legitimasi berkaitan dengan keabsahan atau penerimaan masyarakat terhadap penguasa atau pihak yang memiliki otoritas. Wadah yang memiliki legalitas merupakan salah satu hal yang harus dipertimbangkan dalam melakukan pergerakan kolektif kedepannya.

URGENSI LEGALITAS WADAH

Pergerakan kemahasiswaan menjadi salah satu ujung tombak yang paling berpengaruh, hal ini tentunya tidak terlepas dari adanya wadah pergerakan yang menaungi setiap pergerakan tersebut. Dalam sejarah Indonesia, ada banyak wadah pergerakan baik yang terlegitimasi maupun yang hanya bersifat insidentil dan tidak memiliki legalitas. Dalam refleksi pergerakan banyak terjadi gerakan bawah tanah, atau gerakan yang sifatnya tidak formal yang dimana gerakan ini banyak bertujuan untuk meruntuhkan sebuah sistem, namun terkadang gerakan yang tidak memiliki legalitas akan rawan yang terjadi perpecahan karena tidak memiliki aturan yang bersifat resmi dan mengikat.

Berdasarkan latar belakang yaitu untuk bagaimana mengatasi liberisasi pendidikan, yang dimana sistem yang ingin kita runtuhkan ini adalah sistem yang telah legal di Indonesia. Maka akan timbul dua opsi yang, opsi yang pertama apakah ingin melawan dari luar sistem, ataukah ingin mengikuti sistem dan ingin menggerogoti sistem tersebut dari dalam. Dikarenakan legalitas menjadi sebuah keabsahan dan penerimaan secara universal maka tentunya wadah yang memiliki legalitas akan mampu mempengaruhi secara lebih besar dikarenakan kepercayaan universal yang ada akan lebih besar, sehinggah akan menjadi kesempatan yang meguntungkan ketika wadah memiliki sebuah legalitas. Kepercayaan merupakan sesuatu hak yang sulit untuk didapatkan, dan untuk mencari sebuah kepercayaan dibutuhkan waktu yang cukup lama ketika tidak ada yang menjadi pegangan dalam mendapatkan kepercayaan universal. Maka dengan adanya legitimasi, kepercayaan akan lebih mudah didapatkan ketimbang yang sama sekali tidak meiliki legalitas, karena stigma yang muncul adalah wadah yang memiliki legalitas akan menjadi sahabat atau memiliki tujuan yang sama dengan setiap kelompok yang juga berada dalam sistem tersebut.

Disisilain, sistem yang memiliki legalitas tentunya akan terdapat sistematis didalamnya. Kesistematisan akan menghasilkan struktur yang jelas, sehingga akan menyebabkan lahirnya seorang tokoh berpengaruh. Untuk menggerakkan sebuah massa yang besar akan membutuhkan satu komando yang sama, makanya seorang tokoh akan sangat menjadi hal krusial yang dibutuhkan.

Over Weight Production, merupakan salah satu cara yang digadang-gadang mampu untuk meruntuhkan kapitalis, makan jika hal ini dibenturkan dengan kapitalis pendidikan, maka membuat over weight kapitalis akan hal yang penting untuk dipertimbangkan untuk bagaimana meruntuhkan kapitalis dari dalam. Organisasi ekstra kampus pun merupakan orgnanisasi yang terlegitimasi pada PERMENRISTEKDIKTI No. 55 Tahun 2018 dan juga khusus Unhas, yaitu pada statuta, yang melegalkan adanya kerja sama dengan OMEK.

ARAH BARU GERAKAN KOLEKTIF

Maka dari berbagai macam analisis yang hadir, legalitas dipandang perlu untuk diadakan. Sebagai mahasiswa yang menginginkan adanya progresivitas gerakan, maka ingin adanya perubahan pada sistem dengan pola menggerogoti dari dalam. Panjang umur perjuangan!

REFERENSI

  1. Samrin S. Kapitalisme dan Pendidikan Liberal-Kapitalistik. Shautut Tarbiyah. 2015 Nov 1;21(2):130-46.
  2. Yuval noah harari. Sapiens
  3. KEMENRISTEK-DIKTI. NOMOR 55 TAHUN 2018
  4. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS HASANUDDIN

Penulis : Haryadi Putra Burhanuddin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *