Kebijakan Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pendahuluan

Pajak merupakan tulang punggung pembangunan negara. Hal ini tidak hanya berlaku bagi negara berkembang seperti Indonesia namun juga berlaku di seluruh dunia tidak terkecuali negara maju. Pajak merupakan instrumen penting untuk menopang perekonomian Indonesia. Sekitar 80% penerimaan negara berasal dari pajak.

            Secara umum pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, (sehingga dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Selain itu, dalam pajak juga terbagi dua kategori yakni pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak setelah muncul atau terbit Surat Pemberitahuan/SPT Pajak atau Kohir yang dikenakan berulang-ulang kali dalam jangka waktu tertentu. Contoh dari pajak langsung adalah pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penerangan jalan, pajak kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak pada saat tertentu/terjadi suatu peristiwa kena pajak seperti misalnya pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan lain-lain.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan semua transaksi atau penyerahan barang dan jasa kena pajak yang terutang PPN, hampir seluruh barang-barang kebutuhan hidup rakyat Indonesia merupakan hasil produksi yang atas penyerahannya terutang pajak pertambahan nilai, dengan kata lain semua transaksi atau penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak pada prinsipnya terutang pajak pertambahan nilai. Oleh karena itu pajak pertambahan nilai dikenakan setiap orang di dalam daerah pabean yang mengkonsumsi barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang menjadi objek pemungutan pajak pertambahan nilai, meskipun belum mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Sebagai bentuk pembenahan berkelanjutan dari sisi administrasi dan kebijakan, pemerintah menyusun Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang menjadi bagian penting dari reformasi perpajakan untuk membangun fondasi perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel, dalam jangka menengah dan panjang. Salah satu amanat dalam UU HPP tersebut adalah penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen yang berlaku sejak 1 April 2022 dan menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025.

Kenaikan ini merupakan amanat pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Adapun kenaikan tarif PPN saat ini dimaksudkan untuk menguatkan fondasi perpajakan seraya menambah daya dorong APBN. Mengingat kemampuan negara meningkat dalam menyediakan bantalan sosial. Sri Mulyani menjelaskan bahwa rata-rata tarif PPN secara global adalah 15 persen. Indonesia sendiri memiliki tarif 10 persen, sehingga menurut Sri Mulyani masih terdapat ruang untuk meningkatkannya. Kenaikan tarif PPN tersebut diharapkan akan memberikan dampak yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini juga didukung dengan pertumbuhan kelompok pendapatan menengah yang terus naik dari tahun ke tahun sehingga akan meningkatkan nilai konsumsi dan meningkatkan penerimaan pajak dari PPN (Kemenkeu, 2021).

Tanggapan Masyarakat

Dampak kenaikan tarif PPN secara makro ekonomi yang akan dilihat dari konsumsi, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi. Banyak teori menyebutkan bahwa dampak kenaikan PPN dalam jangka pendek adalah menaikkan konsumsi. Jika berkaca dengan negara lain selain Jepang, masih ada harapan. Seperti yang terjadi pada Denmark, Italia dan Swedia yang juga pernah menaikkan tarif PPN secara bertahap mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi lebih dari 2,5% selama kurang lebih dua dekade. Kita berharap bersama Indonesia akan mengikuti jejak Denmark (1967-1979), Swedia (1970-1977) dan Italia (1976-1983) yang berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi lebih dari 2.5% pada saat kenaikan tarif PPN. Indonesia dapat mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif dan juga menaikkan konsumsi dengan rencana kenaikan tarif PPN. Pemerintah harus melihat ini sebagai sebuah kesempatan dengan bertumbuhnya golongan menengah ke atas, tentunya konsumsi akan terus naik dan akan berakibat pada peningkatan perekonomian dengan adanya kenaikan tarif PPN. Namun kenaikan tarif PPN juga memunculkan kontra karena disinyalir akan memperburuk daya beli masyarakat menengah ke bawah akibat pandemi Covid-19 yang belum mereda, yang akan dikhawatirkan semakin memberatkan pemulihan perdagangan dalam negeri dalam upaya pemulihan perekonomian Indonesia. Selain itu dampak terhadap masyarakat dinilai akan terbatas. Hal ini dikarenakan pemerintah turut memberikan banyak fasilitas PPN bagi barang atau jasa tertentu. Kenaikan PPN juga dibarengi dengan kelangkaan dan kenaikan harga beberapa bahan pokok. Harga kebutuhan pokok semakin meningkat tentu menyusahkan masyarakat menengah kebawah yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokok mereka, apalagi bagi masyarakat yang pendapatannya turun drastis dan kehilangan pekerjaan di masa pandemi. Dilihat dari dampak seperti ini tentu memberatkan, karena pihak yang dikenakan PPN adalah konsumen tingkat akhir atau pembeli. Apalagi inflasi tercipta karena PPN mempengaruhi harga akhir di tangan konsumen. Padahal, sumber PPN terbesar berasal dari PPN dalam negeri berupa konsumsi masyarakat. Selanjutnya untuk mengatasi dampak buruk inflasi, pemerintah perlu untuk menyiapkan skema kebijakan pajak dan pengontrolan harga agar inflasi tetap dapat dikendalikan di tengah kenaikan tarif PPN yang akan mengakibatkan stimulasi kenaikan harga.

Sumber :

  1. Kemenkeu RI. Artikel Kenaikan Tarif PPN Jaga Momentum Penerimaan Negara
  2. Liyana NF. Menelaah Rencana Kenaikan Tarif PPN Berdasarkan Bukti Empiris Serta Dampaknya Secara Makro Ekonomi. Jur Pajak Ind. 2021;5(2):124-135
  3. Sutedi A. Hukum Pajak. 1st Ed. Jakarta; Sinar Grafika. 2011. p.1-2,6
  4. Hibatullah AY, Sofianty D. Tingkat Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Penerimaan PPN. Bandung Conference Series: Accountancy. 2022;2(1):863

Penulis : Nurhaliza Harla

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *