Kebijakan Kementerian Perdagangan yang Mencabut HET (Harga Eceran Tertinggi) Minyak Goreng dan Kelangkaan Minyak Goreng

Permasalahan kelangkaan dan melambungnya harga minyak goreng menjadi perhatian penting bagi masyarakat. Melalui pemerintah, khususnya pemerintah pusat mengaplikasikan kebijakan penetapan HET (Harga Eceran Tertinggi) minyak goreng sebagai langkah awal untuk menjaga stabilitas, kepastian, dan keterjangkauan harga minyak goreng sawit yang ditetapkan pada 1 Februari 2022 dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit. Pada Pasal 3 dimuat penetapan HET oleh Menteri Dalam Negeri, meliputi Rp 11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) per liter untuk minyak goreng curah; Rp 13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah) per liter untuk minyak goreng kemasan sederhana; dan Rp 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per liter untuk minyak goreng kemasan premium. Harga HET tersebut sudah termasuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dengan besaran sesuai jumlah ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meskipun sudah cukup lama setelah penetapan HET, nyatanya tidak berdampak signifikan terhadap harga minyak goreng yang beredar. Banyak pedagang dan distributor yang “tak mau rugi,” sehingga mereka nekat menjual minyak goreng di atas HET yang telah ditetapkan. Pada implementasinya, belum sepenuhnya pengecer mau menjual minyak goreng sesuai dengan HET yang ditetapkan. Meskipun dalam Permendagri Nomor 06 Tahun 2022 juga telah ditetapkan sanksi bagi para pengecer yang menjual di atas HET, namun pada kenyataannya masih banyak pengecer yang menjual minyak goreng di atas HET. Setelah beberapa waktu dilakukan upaya dalam mengembalikan harga minyak goreng melalui pemberian subsidi dan penetapan HET yang tertuang pada Permendagri No 06/2022. Akhirnya pemerintah memutuskan mencabut subsidi dan HET minyak goreng tidak sesuai rencana. Dimana, sebelumnya akan berlaku selama 6 bulan, tetapi belum genap 2 bulan kebijakan tersebut sudah dicabut.  

Terhitung mulai Rabu, tanggal 16 Maret 2022 pemerintah tidak lagi mensubsidi harga minyak goreng. Menko Perekonomian menyampaikan bahwa harga minyak goreng kemasan akan menyesuaikan harga mekanisme pasar. Dicabutnya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit digantikan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah.  Dimana, Kementerian Perdagangan mengganti HET Minyak Goreng Curah menjadi Rp 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per liter atau Rp 15.500,00 (lima belas ribu lima ratus rupiah) per kilogram. Harga Eceran Tertinggi minyak curah dianggap lebih mahal dibanding dengan sebelumnya, diharapkan persediaan minyak goreng (curah) agar tak lagi langka di pasaran.

Kenaikan harga minyak goreng menjadi keluhan masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Tidak hanya kenaikan harga, sejalan dengan itu kelangkaan pun menjadi keluhan utama karena sulit ditemukan di berbagai toko ritel dan minimarket. Masyarakat diminta lebih hemat dalam menggunakan minyak goreng. Hal tersebut agar tidak terjadi peningkatan permintaan yang kemudian berdampak pada panic buying. Semua masyarakat baik kalangan bawah, menengah maupun atas mengalami kesulitan dalam mendapat minyak goreng. Hal ini sebagai dampak kelangkaan stok di pasaran. Kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng membuat masyarakat mencari berbagai cara agar tetap bisa mendapat minyak. Masyarakat dihimbau agar lebih bijak dalam menggunakan minyak goreng dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat dapat menggunakan cara alternatif lain dalam memasak makanan, seperti merebus dan mengukus makanan agar lebih sehat.

Pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan sebaiknya lebih bijak lagi dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Terkhususnya kebijakan mengenai kenaikan harga minyak goreng yang menyangkut masyarakat yang kurang mampu agar masyarakat tidak menjadi sengsara. Ditambah pandemi Covid-19 yang melanda dunia sudah berjalan sekitar 2 tahun memperburuk keadaan ekonomi msyarakat saat ini. Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan masyarakat kecil dan menengah dalam situasi pandemi saat ini bukan malah mengeluarkan kebijakan yang memperparah kondisi ekonomi masyarakat. Selain itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan harus mengusut tuntas dalang di balik kelangkaan minyak goreng saat ini.

Kelangkaan dan melambungnya harga minyak goreng berdampak buruk bagi kondisi ekonomi masyarakat. Diperparah dengan pandemi Covid-19 membuat harga barang kebutuhan pokok terutama minyak goreng juga semakin tinggi. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengeluarkan kebijakan yang dinilai kontroversial yaitu kebijakan mengenai harga eceran tertinggi minyak goreng karena hanya memperparah keadaan ekonomi masyarakat. Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit digantikan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah.  Dimana, Kementerian Perdagangan mengganti HET Minyak Goreng Curah menjadi Rp 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per liter atau Rp 15.500,00 (lima belas ribu lima ratus rupiah) per kilogram. Harga Eceran Tertinggi minyak curah dianggap lebih mahal dibanding dengan sebelumnya.

Sumber:

  1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit.
  2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah. 
  3. DPR Pertanyakan Kinerja Kemendag Tangani Persoalan Minyak Goreng. Buletin Parlementaria. Vol 3 No. 1991, Maret 2022, hal. 5
  4. Alasan Pemerintah Cabut HET Minyak Goreng, diakses dari https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220316142212-92-772075/alasan-pemerintah-cabut-het-minyak-goreng-kemasan/amp
  5. Kementerian Perdagangan Dinilai Gagal Redam Harga Kebutuhan Pokok, diakses dari https://m.mediaindonesia.com/ekonomi/476918/kementerian-perdagangan-dinilai-gagal-redam-harga-kebutuhan-pokok

Penulis : Izzul Faiz Ammas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *