ARTIKEL ISU REVISI UU ITE

Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan komitmen pemerintah untuk menanggapi aspirasi masyarakat yang menghendaki perubahan terhadap sejumlah ketentuan yang berpotensi membelenggu kebebasan berpendapat melalui sistem elektronik.

Sejak kemunculannya, undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE memang kerap menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Alasannya, beberapa butir dalam undang-undang tersebut dianggap membatasi kebebasan masyarakat dalam menyuarakan pendapatnnya di ruang maya. Lantas pasal mana yang dimaksud?

Pasal-pasal karet UU ITE

Salah satu pasal bermasalah yang dimaksud masih terkait dengan pasal 27 ayat 3 tentang defamasi. Pasal ini disebut dapat digunakan untuk mengekang kegiatan berekspresi warga, aktivis, dan jurnalis. Selain itu juga mengekang warga untuk mengkritik pihak polisi dan pemerintah. Pasal tersebut membahas penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media massa. Butir ini sering digunakan untuk menuntut pidana netizen yang melayangkan kritik lewat dunia maya.

Bunyi pasal tersebut adalah: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Selain pasal 27 ayat 3, berikut daftar delapan pasal-pasal bermasalah lainnya karena rumusan pasalnya tidak ketat (karet) dan multitafsir.Pasal 26 ayat 3 tentang penghapusan informasi yang tidak relevan yang berbunyi, “Setiap  Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan”. Pasal ini bermasalah soal sensor informasi.

Pasal 27 ayat 1 tentang asusila dengan bunyi, “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Pasal ini bermasah karena dapat digunakan untuk menghukum korban kekerasan berbasis gender online.

Pasal 27 ayat 3 tentang dafamasi yang berbunyi, “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Pasal ini dianggap bisa digunakan untuk represif warga yang mengkritik pemerintah, polisi, atau lembaga negara.

Pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian yang berbunyi, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”. Pasal ini dapat merepresi agama minoritas serta represi pada warga terkait kritik pada pihak polisi dan pemerintah.

  1. Pasal 29 tentang ancaman kekerasan dengan bunyi, “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”. Pasal ini bermasalah lantaran dapat dipakai untuk memidana orang yang ingin lapor ke polisi.
  2. Pasal 36 tentang kerugian dengan bunyi, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain”. Pasal ini dapat digunakan untuk memperberat hukuman pidana defamasi.
  3. Pasal 40 ayat 2a tentang muatan yang dilarang dengan bunyi, “Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pasal ini bermasalah karena dapat digunakan sebagai alasan internet shutdown untuk mencegah penyebarluasan dan penggunaan hoax.
  4. Pasal 40 ayat 2b tentang pemutusan akses  internet dengan bunyi, “Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum”. Pasal ini bermasalah karena dapat menjadi penegasan peran pemerintah lebih diutamakan dari putusan pengadilan.
  5. Pasal 45 ayat 3 tentang ancaman penjara dari tindakan defamasi dengan bunyi, “dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”. Pasal ini bermasalah karena dapat menahan tertuduh saat proses penyidikan.

Sempat direvisi

Pada Desember 2015 lalu, Presiden Joko Widodo mengajukan revisi terhadap UU ITE kepada DPR. Revisi tersebut rampung dan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Menteri Komunikasi dan Informatika kala itu, Rudiantara meyakini setelah revisi UU ITE ini tak akan ada lagi kriminalisasi kebebasan berpendapat.

Rudiantara melanjutkan, revisi tersebut akan memberikan kepastian pada masyarakat. Salah satunya terkait Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang kerap menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. “Dengan revisi ini, tidak ada multitafsir. Karena tuntutan hukum dari maksimal enam tahun menjadi maksimal empat tahun. Jadi tidak bisa ditangkap baru (kemudian) ditanya, karena semuanya harus ada proses.” kata Rudiantara pada 2016 silam.

Jokowi ingin revisi UU ITE lagi?

Presiden Jokowi dalam rapat terbatas pada Senin (15/2/2021) kembali mengingatkan bahwa semangat UU ITE adalah untuk menjaga ruang digital Indonesia, agar lebih bersih, sehat, beretika, dan bisa dimanfaatkan secara produktif. Jika ternyata dalam pelaksanaannya tidak memberikan keadilan bagi masyarakat, Jokowi mengatakan dirinya bisa saja meminta DPR untuk melakukan revisi dan menghapus pasal-pasal karet dalam UU ITE tersebut.

“Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa beda-beda, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak,” kata Jokowi

Belakangan, Jokowi mengungkapkan UU ITE ini banyak digunakan oleh masyarakat sebagai rujukan hukum untuk membuat laporan ke pihak kepolisian. Namun dalam penerapannya, kerap timbul proses hukum yang dianggap beberapa pihak kurang memenuhi rasa keadilan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD juga mengungkapkan bahwa pemerintah akan mendiskusikan inisiatif untuk melakukan revisi terhadap UU ITE. Hal tersebut diungkapkan Mahfud melalui sebuah kicauan di Twitter.

“Jika sekarang UU tersebut (UU ITE) dianggap tidak baik dan memuat pasal-pasal karet, mari kita buat resultante baru dengan merevisi UU tersebut,” kata Mahfud.

Sejauh ini revisi UU ITE belum dilakukan karena adanya pendapat dari komisi III DPR RI Didik Mukrianto yang menilai bahwa Langkah merivisi undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini harus dibarengi dengan kemauan politik atau political will pemerintah dan kesadaran hukum masyarakat. Menurutnya, Jikalau kedua hal tersebut ini tidak bisa terus dibangun maka tidak ada jaminan kriminalisasi akan berhenti seperti yang menjadi kritik masyarakt dalam penerapan UU ITE. Karena Pemerintah yang adil dan demokratis pasti akan bisa mencegah berbagai munculnya bentuk kriminalisasi. Menurutnya apabila tidak dilakukan penegakan hukum secara tepat dan proporsional, tidak arif dan bijaksana serta tidak dilakukan secara efektif maka tidak kemungkinan akan  terus  memakan korban. Dan juga mengatakan revisi UU ITE sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024 yang merupakan usulan DPR RI sehingga dapat segera dibahas maka perlu dimasukkan kedalam Prolegnas Prioritas 2021 yang secara teknik pemerintah sudah memahami betul apa yang harus dilakukan karena itu merupakan proses baku yang sering dilakukan.

Pada tanggal 09 Maret 2021 , dalam rapat Baleg DPR RI satu-satunya partai yang mendukung revisi UU ITE masuk prioritas ialah partai Demokrat. Pemerintah dan DPR resmi tidak memasukkan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dalam daftar program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2021. Menurut Anggota Baleg DPR RI Franksi partai demokrat yang sangat mengapresiasi keinginan pemerintah yang ingin merivisi UU ITE dan juga membuka ruang agar UU ITE direvisi menyesuaikan dinamika yang terjadi saat ini, agar jangan sampai ada interpretasi terhadap pasal-pasal yang justru menjadi penghambat demokrasi di Indonesia.

Sedangkan Menurut Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly menjelaskan bahwa Perlu adanya evaluasi daftar prolegnas prioritas per semester tetapi juga tak masalah jika revisi UU ITE ini tidak masuk dalam daftar prioritas. Jadi Soal UU ITE ini masih di Bahas lagi dan dilakukan public hearing yang nantinya ada kaitannya dengan RUU KUHP yang akan dibahas secara mendalam. Pada saat rapat Baleg DPR RI, Ketua supratman andi agtas menjelaskan bahwa prolegnas prioritas 2021 ini terdiri dari 33 RUU di dalamnnya tidak terdapat RUU ITE sedangkan RUU pemilu akan di hapus dan digantikan dengan RUU ketentuan Umum dan tata cara perpajakan (KUP).

Adapun pandangan masyarakat yang lega akhirnya pemerintah Indonesia berinisiatif merevisi undang-undang ITE. Menurut mereka undang-undang ITE ini telah melenceng dari niat awal dan telah menimbulkan dampak sosial dan politik bagi masyarakat. Undang-undang ini juga kerap digunakan politisi dan pemegang kekuasaan untuk menjatuhkan lawan-lawan politiknya. Sementara dalam kehidupan sosial, orang jadi saling melaporkan dan berkasus di kepolisian.Seperti yang telah terjadi pada ibu baiq nuril kasus  yang bermula ketika ia merekam percakapan mesum kepala sekolah tempat ia bekerja, karena ingin membela diri atas pelecehan yang ia terima.

Ia kemudian dilaporkan oleh pria tersebut dengan dasar pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE dan Ia sempat menjalani hidup selama dua bulan di tahanan. Pada tahun 2017, ibu nuril divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Mataram. Namun, ibu nuril divonis bersalah dan dihukum enam bulan penjara dan denda Rp.500.000.000 juta pada putusan kasasi pada tahun 2018. Pihak ibu nuril pun kemudian mengajukan peninjauan kembali (PK) namun ditolak oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2019. Perjuangan Ibu nuril untuk mencari keadilan membuahkan hasil ketika pada 15 Juli 2019 ketika Presiden Joko Widodo memberinya amnesti. Sejak saat itu, Ibu nuril terbebas dari jerat hukum. Ibu Nuril menghendaki pemerintah untuk memberikan keadilan bagi para korban undang-undang itu.

Menurut pandangan BEM FKG UNHAS terkait revisi ini sebaiknya perlu dilakukan karena Undang-Undang ITE menjadi salah satu regulasi yang menghambat ruang gerak dan membuat masyarakat hidup dengan ketakutan. Dimana sudah Hampir 700 orang dipenjara sepanjang tahun 2016 – 2020 karena UU ITE ini,  jurnalis, aktivis, dan warga kritis paling banyak dikriminalisasi dengan menggunakan pasal-pasal karet yang cenderung multitafsir dengan tujuan membungkam suara – suara kritis. Sehingga perlu dilakukan revisi agar memberikan rasa keadilan kepada semua masyarakat Indonesia.

SUMBER

  1. Pemerintah Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Yang Mengatur Tentang Informasi Serta Transaksi Elektronik. Lembaran Negara RI Tahun 2008, No. 4843. Sekretariat Negara. Jakarta.
  2. Rastika I. 2021. Rencana Pemerintah Revisi UUD ITE yang Disambut Baik DPR, dalam https://nasional.kompas.com/read/2021/02/17/08260731/rencana-pemerintah-revisi-uu-ite-yang-disambut-baik-dpr?page=all. diakses pada 17 Februari 2021
  3. Rastika, Bagaskara. 2021. Demokrat Pertanyakan Jokowi Soal Revisi UUD ITE: Padahal Bukan Prioritas, dalam Demokrat Pertanyakan Jokowi Soal Revisi UU ITE: Padahal Bukan Prioritas (suara.com). diakses pada 17 Februari 2021
  4. Rangga P. 2021. Menanti Revisi UU ITE Jilid 2, dalam Menanti revisi UU ITE jilid 2 – ANTARA News. diakses pada 18 Februari 2021
  5. Ahda B. 2021. Wacana Revisi UU ITE, Nasdem Usulkan 2 Pasal Ini Dihapus, dalam Wacana Revisi UU ITE, NasDem Usulkan 2 Pasal Ini Dihapus – News Liputan6.com. diakses pada 17 Februari 2021
  6. Fahreza R. 2021. Revisi UU ITE, Jokowi Siap Hapus Pasal Karet, dalam Revisi UU ITE, Jokowi Siap Hapus Pasal Karet : Okezone Nasional. diakses pada 15 Februari 2021
  7. Irso. 2021. Soal Kemungkinan Revisi UU ITE, Menkominfo: Dikomunikasikan dengan DPR, dalam Kementerian Komunikasi dan Informatika (kominfo.go.id). diakses pada 22 Februari 2021
  8. Zakki A. 2021. Antiklimaks Revisi UU ITE Saat Publik Berharap Secepat Omnibus, dalam Antiklimaks Revisi UU ITE Saat Publik Berharap Secepat Omnibus – Tirto.ID. diakses pada 09 Maret 2021
  9. CNN Indonesia. 2021. Jokowi Beri Perhatian Pasal 27 ITE  yang Banyak Makan Korban dalam Jokowi Beri Perhatian Pasal 27 ITE yang Banyak Makan Korban (cnnindonesia.com). diakses pada 20 Maret 2021
  10. Rio R. 2021. Survei: Anak Muda Ingin UU ITE Direvisi dan tak suka Tindakan Saling Lapor dalam Survei: Anak Muda Ingin UU ITE Direvisi dan Tak Suka Tindakan Saling Lapor – Pikiran-Rakyat.com (pikiran-rakyat.com). diakses pada 22 Maret 2021

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *