PEMILU MEMICU TERBENTUKNYA CLUSTER COVID-19

Pendahuluan

Pilkada 2020 menjadi spesial dibanding pesta demokrasi yang lain dan tercatat dalam sejarah karena pesta demokrasi ini diselenggarakan saat Indonesia masih keadaan darurat penyebaran COVID-19. Ada banyak perbedaan pada pelaksanaan pilkada tahun ini antara lain, aturan, anggaran, dan prosedur penyelenggaraan yang harus sejalan dengan protokol kesehatan.

Survei indikator politik pada Juli mencatat 63% masyarakat berharap adanya penundaan pilkada. Namun, pilkada ini dirasa tidak perlu ditunda sebab salah satu permasalahan yang dapat timbul yaitu akan mempersulit birokrasi. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan aturan pilkada 2020 untuk memberikan kepastian hukum terkait pelaksanaan protokol kesehatan dalam peraturan No. 6 Tahun 2020 atau PKPU No. 6/2020 yang berisi aturan penerapan protokol kesehatan pada setiap tahapan pilkada.

Tahapan pendaftaran pasangan calon pilkada yang diatur dalam peraturan KPU Nomor 6 tahun 2020 pasal 49 Ayat (1), yaitu:

  1. Dokumen yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair
  2. Dilakukan penyemprotan cairan desinfektan pada dokumen
  3. Petugas mengenakan masker dan sarung tangan sekali pakai
  4. Membatasi jumlah orang yang ada di dalam ruangan
  5. Dilarang membuat kerumunan
  6. Penyampaian dokumen dilakukan dengan jaga jarak dan antre

Tahapan kampanye yang diatur dalam peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 pasal 57-64, yaitu:

  1. Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dilaksanakan dalam ruangan tertutup
  2. Membatasi jumlah peserta yang hadir sesuai kapasitas ruangan
  3. Debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon diselenggarakan di dalam studio lembaga penyiaran publik atau swasta
  4. Debat publik atau debat terbuka hanya dihadiri oleh pasangan calon, anggota tim kampanye, tim KPU, dan Bawaslu
  5. Tidak menghadirkan undangan, penonton, dan pendukung.

Tahapan pemungutan suara yang diatur dalam peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 68 Ayat (1), yaitu:

  1. Anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS wajib mengenakan masker, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah
  2. Pemilih yang hadir di TPS mengenakan masker
  3. KPPS menyediakan sarung tangan sekali pakai untuk pemilih
  4. Menjaga jarak minimal satu meter
  5. Tidak melakukan kontak
  6. Mengatur pembatasan jumlah pemilih yang memasuki TPS
  7. Melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh yang berada di TPS
  8. Pelaksanaan rapid test kepada anggota KPPS, bagi wilayah yang tidak memiliki fasilitas rapid test dapat menggunakan surat keterangan bebas gejala seperti influenza dari rumah sakit.

Tanggapan Masyarakat Indonesia

Terlepas dari beberapa usaha pemerintah untuk mencegah adanya penularan COVID-19 dalam pilkada tahun 2020 ini menyimpan adanya hal yang menjadi sorotan saat ini. Sepekan setelah pemilihan kepala daerah berlangsung, terjadi peningkatan jumlah kasus virus corona yang membentuk klaster di beberapa wilayah di Indonesia. Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko, mengatakan bahwa munculnya klaster pilkada disebabkan oleh lemahnya penelusuran kontak (contact tracing) yang dilakukan.

Pertama, kesalahan terbesar terdapat pada penelusuran kontak di Indonesia yang sekarang sudah menurun dari 20-30 pada April menjadi hanya 10 dalam satu kasus. Akibatnya, kemungkinan yang terinfeksi berinteraksi dengan orang lain sangat besar ditengah kerumunan massa dalam pelaksanaan pilkada. Kedua, pedoman Menkes tidak memeriksa pada kontak tanpa gejala, sehingga OTG (orang tanpa gejala) tidak bisa dideteksi dengan pedoman itu. Hal inilah yang menyebabkan orang terinfeksi, apalagi jika orang tanpa gejala berkeluyuran dan kemungkinan besar akan tercipta klaster pilkada. Penurunan dari penelusuran kontak ini disebabkan oleh adanya peningkatan kasus yang luar biasa tanpa diimbangi oleh jumlah petugas, dan juga memerlukan dana yang banyak.

Berdasarkan data percepatan penanganan Covid-19 di Indonesia, jumlah kasus meningkat empat kali lipat dibandingkan dengan 4 september 2020 lalu saat pendaftaran calon pilkada dibuka yang berjumlah sekitar 180.000 kasus.

Sumber:
www.bbc.com
m.cnnindonesia.com

Penulis: Teamwork Advokasi BEM FKG-UH

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *