DILEMA VAKSIN MR

Kontroversi mengenai vaksin MR (Measles Rubella) akhir-akhir ini sempat menjadi perbincangan di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya kesimpangsiuran mengenai halal-tidaknya vaksin tersebut. Sehingga beberapa masyarakat enggan untuk melakukan vaksinasi karena menganggap vaksin tersebut tidak halal. Vaksin MR sendiri merupakan vaksin campak dan rubella yang diberikan untuk mencegah terjadinya penyakit yang disebabkan oleh virus campak maupun virus rubella (campak Jerman), yang sifatnya menular.

Dikutip dari sebuah koran online (Kompas.com), Menteri Kesehatan Nila F Moeloek meminta kepada masyarakat Indonesia tidak egois dalam mengambil keputusan untuk melakukan vaksin Measles Rubella (MR). Beliau menegaskan bahwa campak dan rubella merupakan penyakit yang sangat menular, terutama pada ibu hamil, sehingga dapat merugikan orang sekitar. Terlebih campak dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh dan pada tingkat yang lebih parah dapat menyebabkan komplikasi serius, seperti infeksi telinga, diare, pneumonia, kerusakan otak, bahkan kematian.

Program vaksin MR dan imunisasi rutin pada anak-anak adalah salah satu program yang menjadi prioritas pemerintah di bidang kesehatan untuk meningkatkan kekebalan tubuh anak Indonesia dan sebagai wujud pengendalian terhadap penyakit campak dan rubella yang dulu sempat mewabah di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua. “Tolong ingat pada waktu kejadian Asmat. Campak begitu banyak karena cakupan imunisasinya rendah, daerahnya sulit dan beberapa ratus yang meninggal dari itu,” kata Menteri Kesehatan Nila F Moeloek dilansir dari situs Kompas.com. Oleh sebab itu, beliau berharap publik dapat mempertimbangkan hal tersebut demi kepentingan bersama.

Meskipun demikian, masih ada segelintir masyarakat yang enggan untuk melakukan vaksin MR dengan alasan belum butuh atau tidak dalam keadaan darurat, terlebih mereka masih ragu mengenai kehalalan dari vaksin tersebut. Hingga pada akhirnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan Fatwa Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin MR dari Serum Institute of India (SSI) untuk Imunisasi. Dalam fatwa itu disebutkan vaksin MR buatan SSI haram tapi boleh digunakan karena dalam keadaan terpaksa. Lebih lengkapnya, isi dari fatwa tersebut dapat dilihat di bagian bawah artikel (terlampir).

Adapun drg.Fuad Husain Akbar, M.Kes., Ph.D yang merupakan Dosen Bagian Ilmu Kedokteran Gigi Masyarakat Universitas Hasanuddin, berpendapat bahwa berbicara mengenai vaksin tentunya dapat dilihat dari beberapa aspek. Dari aspek kesehatan, proses vaksinasi memang bermanfaat dan sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya penularan penyakit yang berbahaya terutama pada anak-anak dan ibu hamil. Namun ketika berbicara mengenai isi atau kandungan dari vaksin tersebut, tidak terlepas dari apakah vaksin tersebut mengandung bahan yang halal atau haram. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi atau kebijakan dari pemerintah dalam pemilihan jenis vaksin yang digunakan. “Sebaiknya pemerintah meninjau kembali dan mampu memilih jenis vaksin yang dapat digunakan oleh semua kalangan. Terlebih hal ini tidak hanya berkaitan dengan masalah kesehatan tapi juga menyangkut aqidah umat muslim yang tentunya tidak dapat ditawar. Jangan sampai terdapat pihak tertentu yang sengaja mengambil keuntungan dari masalah ini,” tutur beliau.

Selain itu, saat diinterview (Selasa,09/10) beliau sempat mengungkapkan bahwa ketika kita berbicara mengenai konsep kesehatan masyarakat, maka hal yang juga perlu kita perhatikan adalah apakah masalah tersebut termasuk dalam Public Good atau Private Good, dengan kata lain apakah masalah tersebut hanya menyangkut individu saja ataukah mencakup masyarakat luas (populasi). “Secara pribadi, menurut saya masalah vaksin MR ini termasuk dalam Public Good, karena ketika seorang individu menderita penyakit tersebut maka dapat menularkan ke individu lain atau menjadi faktor pembawa penyakit, sekalipun kepada masyarakat yang telah melakukan vaksin,” ungkapnya.

“Oleh karena itu, seperti yang telah saya katakan sebelumnya, pemerintah harus terus melakukan peninjauan terhadap masalah vaksin ini. Adapun mengenai fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, tentunya fatwa tersebut merupakan hasil dari kajian dari berbagai sumber dan dengan mempertimbangkan segala aspek. Jadi, saya harap kedepannya pemerintah Indonesia mampu menemukan atau memilih jenis vaksin yang tidak hanya menguntungkan satu pihak saja tapi semua kalangan,” tutupnya.

Penulis: Teamwork Advokasi BEM

Lampiran:

Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI mengenai Vaskin MR

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 33 Tahun 2018
Tentang
PENGGUNAAN VAKSIN MR (MEASLES RUBELLA) PRODUK DARI SII (SERUM INTITUTE OF INDIA) UNTUK IMUNISASI

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN
Menetapkan : FATWA TENTANG PENGGUNAAN VAKSIN MR (MEASLES RUBELLA) PRODUK DARI SII (SERUM INTITUTE OF INDIA) UNTUK IMUNISASI

Pertama : Ketentuan Hukum

1. Penggunaan vaksin yang memanfaatkan unsur babi dan turunannya hukumnya haram.

2. Penggunaan Vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII) hukumnya haram karena dalam proses produksinya menggunakan bahan yang berasal dari babi.

3. Penggunaan Vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII), pada saat ini, dibolehkan (mubah) karena :

a. Ada kondisi keterpaksaan (dlarurat syar’iyyah)

b. Belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci

c. Ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum adanya vaksin yang halal.

4. Kebolehan penggunaan vaksin MR sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku jika ditemukan adanya vaksin yang halal dan suci.

Kedua : Rekomendasi

1. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan vaksin halal untuk kepentingan imunisasi bagi masyarakat.

2. Produsen vaksin wajib mengupayakan produksi vaksin yang halal dan mensertifikasi halal produk vaksin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pemerintah harus menjadikan pertimbangan keagamaan sebagai panduan dalam imunisasi dan pengobatan.

4. Pemerintah hendaknya mengupayakan secara maksimal, serta melalui WHO dan negara-negara berpenduduk muslim, agar memperhatikan kepentingan umat Islam dalam hal kebutuhan akan obat-obatan dan vaksin yang suci dan halal.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :
08 Dzulhijjah 1439 H
20 Agustus 2018 M

KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

PROF.DR.H. HASANUDDIN AF., MA
Ketua

DR.H. ASRORUN NI’AM SHOLEH, MA
Sekretaris

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *